Thursday, December 5, 2013

PERATURAN PEMERINTAH NO.72 MENCIPTAKAN PAYUNG HUKUM YANG TRANSPARAN BAGI PERKEMBANGANI INTERNET



PERATURAN PEMERINTAH NO.72 MENCIPTAKAN PAYUNG HUKUM YANG TRANSPARAN BAGI PERKEMBANGANI INTERNET
            (VOVworld) - Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam baru-baru ini memperkenalkan Peraturan Pemerintah No.72 dengan butir-butir tentang pengelolaan, pemberian dan penggunaan jasa Internet menurut pengarahan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, mendorong perkembangan bermacam-macam ragam informasi baru di Internet  bertentangan dengan kecaman-kecaman yang dilontarkan beberapa organisasi dan perseorangan yang kurang  berkemauan baik  dengan mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah no.72 adalah ancaman raksasa  baru terhadap  para wartawan di Internet dan para blogger.  
            Peraturan Pemerintah No.72 yang terdiri dari 6 bab, 46 pasal ini telah menentukan secara terinci jasa Internet, kekayaan Internet, prinsip mengelola, memberikan dan menggunakan informasi di Internet, mengelola pembentukan  portal terpadu, jejaring sosial, pemberian jasa isi informasi di jaringan telekomunikasi, pemberian jasa permainan elektronik di jaringan Internet, menjamin keselamatan informasi dan keamanan informasi di jaringan Internet. Peraturan Pemerintah No.72 ini menciptakan persyaratan  untuk mengembangkan bermacam-macam ragam informasi di jaringan Internet melalui langkah-langkah memberikan surat izin untuk membentuk portal terpadu dan jejaring sosial dan mendaftarkan  pemberian jasa. Peraturan Pemerintah  tersebut juga menentukan  jelas akan hak dan kewajiban dari semua organisasi dan badan usaha yang memberikan jasa informasi di jaringan Internet dari pengguna jasa dan juga mengungkapkan  masalah mengelola pemberian informasi publik melewati garis perbatasan di atas dasar menjamin hukum Vietnam, kebiasaan internasional dan ketentuan-ketentuan internasional dimana Vietnam telah ikut serta seperti yang telah ditegaskan oleh Deputi Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Le Nam Thang pada jumpa pers untuk memperkenal Peraturan Pemerintah ini: “Ketika menyusun Peraturan Pemerintah No.72 ini, kami harus menjamin bagaimana ketentuan-ketentuan hukum menciptakan syarat untuk mendorong  temu pertukaran dan kerjasama ekonomi internasional  dan E-commerce. Kami harus memutarkhirkan ketentuan-ketentuan internasional yang telah ditandatangani oleh Vietnam pada waktu lalu, khususnya dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral lain yang diikutsertai oleh Vietnam untuk melakukan survei, menjamin payung hukum  Vietnam tentang Internet sesuai dengan persyaratan nyata Vietnam sekaligus  memenuhi ketentuan-ketentuan dari hukum internasional yang telah diikutsertai oleh Vietnam”.
            Informasi tentang Peraturan Pemerintah No.72 seperti itu tampaknya sudah terlalu jelas.Tapi sebelum dan setelah Peraturan ini diberlakukan oleh Pemerintah Vietnam, Komite tentang Pembelaan Hak menjadi orang Vietnam (VCHR) yang berkantor di Perancis dan Organisasi  Committee to Protect Journalists (CPJ)  yang berkantor di Amerika Serikat telah memutarbalikkan  kenyataan tentang kebebasan pers Vietnam dan mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah no.72  ini menyasar pada  kebebasan di jaringan Internet dan merupakan  “ancaman raksasa baru terhadap para wartawan di jaringan Internet dan para blogger”. Bisa ditegaskan, Peraturan Pemerintah No.72 tidak punya satu kalimat dan satu kata pun yang  memanifestasikan  larangan terhadap para pengguna jejaring sosial yang berbagi dan menyimpulkan berita, oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini sama sekali bukanlah “ancaman  terhadap para wartawan di jaringan Internet  dan para blogger”. Menurut Peraturan Pemerintah ini, para perseorangan  sepenuhnya berhak berbagi  informasi-informasi umum di jejaring sosial. Hanya ada hal yang berbeda dengan dulu ialah sebagai  ganti mengutip  informasi, para perseorangan  boleh mengutip satu bagian informasi yang disertai dengan link informasi asli supaya orang lain yang ingin  melakukan survei terhadap informasi lengkap bisa diakses pada link itu. Tujuan ketentuan ini ialah  membela  hak kepemilikan intelektual dan hak cipta tentang informasi  dari semua kantor pemberitaan, karena kenyataan menunjukkan: banyak kantor pemberitaan  telah sangat mencemaskan pelanggaran terhadap  hak cipta informasi, hak cipta  pengarang di jejaring sosial
            Selain menciptakan payung hukum untuk perkembangan bermacam-macam ragam informasi baru disamping metode- metode memberikan informasi tradisional di jaringan Internet, Peraturan Permintah No. 72 memperkuat jaminan keselamatan dan keamanan informasi jaringan Internet juga adalah hal yang sesuai. Karena pengelolaan dilakukan seiring dengan penciptaan syarat bagi perkembangan internet, adalah hal  yang harus dilakukan oleh baik Vietnam maupun semua negara pengguna internet. Pengelolaan Vietnam  terhadap keselamatan dan keamanan informasi di jaringan Internet sama sekali sesuai dengan kebiasaan internasional dan kenyataan di Vietnam. Ketika berbicara tentang masalah ini, Deputi Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam, Le Nam Thang mengatakan: “Untuk bisa berjuang memberantas semua informasi yang  salah dan  melanggar hukum di jaringan internet, tidak hanya menggunakan langkah administrasi, teknik atau ekonomi saja, melainkan langkah yang penting yalah komunitas semua kantor pemberitaan di jaringan internet harus memberikan lebih banyak informasi resmi dan informasi akurat, maka akan bermanfaat memundurkan semua informasi yang salah dan merusak. Kesedaran komunitas dalam penggunaan Internet juga sangat penting, melalui langkah pendidikan di keluarga, sekolahan dan masyarakat agar semua pengguna internet bisa mengarah ke semua informasi yang baik dan sehat”.

 Lebih dari 10 tahun ini, Vietnam selalu  menjadi  salah satu diantara negara yang mencapai laju perkembangan Internet paling cepat di dunia (menduduki posisi ke-tiga di Asia Tenggara). Laporan yang diumumkan Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam memberitahukan  bahwa sampai sekarang, jumlah total pelanggan pita lebar Vietnam mencapai kira- kira 5 juta, jumlah total pelanggang pita 3G mencapai lebih dari 3,3 juta. Terhitung sampai akhir 2012, di Vietnam ada lebih dari 31,3 juta pengguna Internet, menduduki 35,58 persen jumlah penduduk. Ini merupakan bukti  paling jelas yang memperlihatkan  bahwa kebebasan Internet di Vietnam adalah  kebenaran yang tidak bisa ditolak.
            Pada latar belakang Internet terus berkembang menurut buka pintu secara kompetitif dan  berintergasi pada internasional, seperti halnya dengan semua negara lain di dunia, Vietnam harus mengelola, memberikan dan menggunakan jasa internet, termasuk isinya  di jaringan ini. Pemasokan dan  penggunaan jasa Internet di Vietnam menjamin semua patokan tentang moral, kebudayaan, keamanan negara, mematuhi ketentuan hukum dari Vietnam dan Internasional, misalnya semua ketentuan dari Peraturan Pemerintah No.72 akhir- akhir ini adalah hal yang patut dilakukan untuk mencegah semua segi negatif dari jaringan Internet yang bisa  menimbulkan kaitan –kaitan dan akibat yang tidak bisa didugai terhadap masyarakat./.
Gatot Dewa Broto, mengatakan perlunya payung hukum untuk mendukung program Universal Service Obligation (USO) dalam hal penyediaan area wifi atau internet tanpa kabel di sejumlah daerah.
“Kita perlu payung hukum untuk memback up program USO yang akan terus berlanjut,” kata Gatot di Jakarta, Minggu (12/5).
Karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (wireless) pada program kewajiban pelayanan universal.
Permen Kominfo tersebut diundangkan secara resmi pada 22 Januari 2013.
“Kita tahu bahwa program desa berdering telah selesai, program Pusat Internet Kecamatan dan Mobile Pusat Internet Kecamatan juga tinggal penyempurnaan. Jadi kita memang perlu kelanjutan program USO ke depan dan payung hukum sangat diperlukan,” katanya.
Permen Kominfo yang terdiri atas 10 bab dan 17 pasal itu mengatur di antaranya tentang penyediaan jasa akses internet tanpa kabel, penyedia jasa akses internet tanpa kabel, hak dan kewajiban penyedia jasa, pengoperasian dan pemeliharaan jasa akse internet tanpa kabel, kontrak, sanksi, pengawasan dan pengendalian.
Menurut dia, peraturan itu akan mendukung peningkatan penetrasi penggunaan internet bagi masyarakat luas sekaligus peningkatan kualitas sarana dan prasarana terhadap masyarakat dalam hal layanan internet tanpa kabel.
Kecepatan 1,024 KBPS Peraturan Menkominfo itu mengatur dengan jelas ketentuan dalam hal penyediaan jasa akses internet tanpa kabel (wireless) sekaligus ketentuan pengawasan sehingga layanan wireless bagi masyarakat terjaga kualitasnya.
Gatot mencontohkan wifi dipasang di ruang publik seperti kantor pemerintahan, tempat layanan transportasi, tempat layanan kesehatan, tempat layanan pendidikan, dan atau tempat rekreasi.
“Layanan jasa akses internet tanpa kabel memiliki kecepatan transfer data (throughput) sekurang-kurangnya sebesar 1,024 Kbps dengan titik pengukuran dari PoP ke NIX terdekat,” katanya.
Selain itu latency maksimal dengan ketentuan 150 ms bagi yang menggunakan teknologi terestrial; dan 750 ms bagi yang menggunakan teknologi VSAT, dengan titik pengukuran dari Server hotspot akses ke SIMMNIX.
Sementara packet loss maksimal duA persen (dua perseratus), dengan titik pengukuran dari Server hotspot akses ke SIMMNIX.

No comments:

Post a Comment